membuat kimchi

Bahan bahan:

-    Satu buah sawi putih besar

-    ½ batang lobak putih, iris memanjang dan tipis

-    4 batang daun bawang iris iris

-    4 siung bawang putih, haluskan

-    1 ruas jahe, haluskan

-    6 sdm bubuk cabe Korea atau bubuk cabe biasa juga bisa

-    2 sdt garam

-    1 sdm gula

-    ½ gelas garam laut kasar (butirannya besar)

-    Air secukupnya

-    2 sdm saus ikan Korea atau saus ikan biasa juga bisa

Cara membuat Kimchi

1. Cuci sawi hingga bersih sekali sampai ke lembaran paling dalam sawi, tanpa dipotong dan biarkan utuh seperti itu.
2. Tuangkan ½ gelas garam laut dengan air ke dalam wadah, lalu rendam sawi dalam larutan air tersebut hingga 6 jam.
3. Setelah direndam, cuci lagi sawi hingga bersih sampai lipatan terdalamnya dan jika ingin, bisa dipotong menjadi dua bagian.
4. Campurkan gula, bubuk cabai, jahe, bawang bawangan, daun bawang, lobak, saus ikan, dan sedikit garam. Balurkan kesemua bahan tersebut dengan merata pada sawi hingga ke sela sela terdalamnya sambil agak diremas agar sawi meresap bumbunya.
5. Taruh di dalam wadah tertutup dan rapat atau kedap udara (lebih bagus jika menggunakan toples kaca) lalu diamkan selama dua hari, agar bumbu meresap pada sawinya.
6. Setelah didiamkan dua hari, Kimchi sudah bisa disantap

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",^[1] yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.^[2] Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini^[3] sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.^[4]
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.^[5]